Ia pun menjelaskan, urgensi pembentukan kementerian koordinator ini dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global tidak menentu yang tetap menuntut energi bersih harus ada.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo menugaskan dirinya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk menjalankan program hilirisasi dan transisi energi secara terintegrasi.
"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," katanya.
