NADIKABAR.COM — PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS.
Melansir Keterbukaan Informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), RANS menjelaskan bahwa setiap kerja sama perusahaan dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional, sesuai prosedur pengadaan dan regulasi yang berlaku Itu termasuk kerja sama melalui platform Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses publik.
RANS menegaskan bahwa ekosistem dan Intellectual Property (IP) seperti The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan memproduksi sekitar 90 konten. Itu terjadi sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) pada Oktober 2024, serta sebelum adanya penunjukan kerja sama dari pihak kementerian.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konfik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," jelas Sekretaris RANS Chintami M. Sihombing dilansir dari Keterbukaan Informasi, Selasa (10/11).
"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," ungkap RANS Entertainment.
