NADIKABAR.COM — Partai Komunis China (PKC) menyelesaikan rapat tahunan yang diselenggarakan pada 26-29 November 2026 yang menghasilkan resolusi mengenai penguatan disiplin dan pemberantasan korupsi untuk anggota partai.
"Kita harus menyadari bahwa situasi perjuangan pemberantasan korupsi masih berat dan kompleks. Tugas memberantas lingkungan dan kondisi yang memungkinkan korupsi tumbuh juga masih sulit dan berat karena masalah gaya kerja dan disiplin bersifat jangka panjang, mengakar, dan berulang," kata Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin sekaligus Wakil Ketua Komisi Pengawasan Nasional, Zhang Fuhai dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (30/10).
Ia menyebut, sejak 2012, lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan PKC telah membuka penyelidikan terhadap 8,105 juta kasus dan menjatuhkan sanksi kepada 7,922 juta orang. Di antaranya terdapat 963 kader yang terkait dengan Komite Sentral.
Komite Sentral adalah organ kepemimpinan tertinggi PKC yang dipilih oleh Kongres Nasional dengan masa jabatan lima tahun. Komisi Sentral bertanggung jawab untuk memimpin seluruh pekerjaan partai baik di dalam maupun luar negeri.
Sebanyak 199 anggota dan 165 anggota pengganti Komite Sentral PKC menghadiri sidang tersebut dari total 205 anggota resmi dan 171 anggota pengganti yang dipilih pada Kongres Nasional ke-20 pada Oktober 2022.
Zhang menyebut penanganan masalah korupsi akan diperdalam di bidang-bidang yang unsur politiknya kuat, terkait jumlah anggaran yang besar dan melibatkan sumber daya yang melimpah.
"Prioritas diberikan pada penyelidikan kasus yang melibatkan keterkaitan antara masalah politik dan ekonomi, kolusi antara pejabat dan dunia usaha, serta masuknya modal ke dalam bidang politik. Bentuk-bentuk korupsi baru dan korupsi tersembunyi harus diselidiki secara mendalam dan menyeluruh," ungkap Zhang.
Zhang juga menyebut PKC akan meningkatkan efektivitas terpadu upaya agar pejabat tidak berani, tidak dapat, dan tidak ingin melakukan korupsi.
Wakil Kepala Departemen Organisasi Komite Sentral Huang Jianfa dalam konferensi pers yang sama mengatakan pemberian hukuman berat terhadap kader yang melakukan korupsi juga merupakan dorongan dan perlindungan bagi kader yang baik.
"Meski dalam kenyataannya, terdapat sejumlah anggota partai yang tidak bertindak atau lambat mengambil tindakan karena sejumlah sebab, sebagian tidak mau bertindak karena kehilangan semangat, sebagian tidak berani bertindak karena takut menghadapi masalah, sebagian lainnya tidak mampu bertindak dengan baik karena kekurangan kemampuan. Masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian besar dan diselesaikan secara nyata," kata Huang.
Rapat besar itu, menurut Huang, pun memutuskan cara agar dapat secara konsisten memperbaiki gaya kerja dan menegakkan disiplin kader partai serta mendorong secara terpadu upaya agar pejabat tidak berani, tidak dapat, dan tidak ingin melakukan korupsi.
Agenda utama rapat dengan nama resmi "Sidang pleno ke-5 Komite Sentral ke-20 PKC" tersebut soal disiplin internal dan memerangi korupsi terhadap kader partai.
Namun, hasil rapat juga menjadi landasan bagi perubahan kepemimpinan badan-badan PKC yang akan diumumkan pada tahun depan.
Sidang tersebut juga mengesahkan Jenderal Zhang Shengmin, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat (Central Military Commission/CMC) untuk duduk di Politbiro.
Politbiro adalah lembaga inti Partai Komunis China PKC yang menetapkan arah kebijakan nasional, beranggotakan elite partai yaitu 25 orang (termasuk Presiden Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal PKC sekaligus pemimpin tertinggi) yang merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi kedua dalam struktur kekuasaan PKC.
Sebelumnya dua jenderal tinggi China dikeluarkan dari struktur Politbiro sehingga menjadikan Zhang satu-satunya anggota CMC selain Presiden Xi sendiri.
Zhang juga memegang posisi yang mengawasi disiplin internal di lingkungan militer, yakni sebagai wakil sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin CMC.
Sidang pleno tersebut secara resmi juga mengesahkan pemecatan 33 pejabat dari partai, termasuk mantan anggota Politbiro Ma Xingrui dan Zhang Youxia.
Mantan diplomat senior Liu Jianchao dan mantan menteri perindustrian Jin Zhuanglong juga termasuk di antara mereka yang dipecat.
Hampir 1.000 pejabat senior telah dikenai sanksi disipliner sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2013 dan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ciri utama pemerintahannya.
