Dalam hearing tersebut, DPRD Sidoarjo juga meminta dilakukan evaluasi terhadap tata kelola dapur SPPG Kalitengah. DPRD ingin mengetahui secara jelas penyebab terjadinya dugaan keracunan serta memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
Nasih menegaskan keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
"Kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sidoarjo, Husein Ayatullah menilai, kejadian tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam pengelolaan dan pengawasan makanan program MBG.
"Peristiwa di Pondok Pesantren Putat adalah pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi kita semua. Terjadinya keracunan makanan menunjukkan adanya celah yang nyata dalam pengelolaan penyediaan makanan," kata Husein kepada wartawan di Sidoarjo, Sabtu (5/9/2026).
Husein menyoroti waktu produksi hingga distribusi makanan. Menurut dia, makanan disebut telah diproduksi sejak dini hari, sedangkan distribusi kepada penerima terakhir berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.
"Apalagi distribusinya baru jam 11.00 WIB, sedangkan produksi makanan sudah sejak jam 05.00 WIB pagi. Tentu ini memang unsur kelalaian SPPG yang tidak patuh juknis BGN," ujarnya.
Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan makanan, bukan hanya setelah terjadi insiden.
