NADIKABAR.COM — Sejumlah akademisi mengusulkan agar sistem pemilu di Indonesia dikaji ulang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menjawab persoalan yang dinilai muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka.
Dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi II DPR di Jakarta, Rabu, dosen hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi mengemukakan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan dalam beberapa pemilu terakhir berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik.
Menurut Khairul, persaingan dalam sistem tersebut tidak hanya berlangsung antarpartai politik, tetapi juga di antara calon anggota legislatif dalam satu partai. Kondisi itu memunculkan fenomena "kanibalisme" di internal partai.
"Saya meneliti dan mengkaji ini memang terjadi yang namanya kanibalisme internal partai. Pertarungan itu tidak lagi antarpartai, tetapi antarcalon di dalam satu partai yang saya kira itu juga sudah berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik," katanya.
Selain itu, sistem proporsional terbuka dinilai mendorong dominasi modal individu dan penguatan jaringan personal kandidat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Akibatnya, ikatan ideologis antara kandidat dan partai politik cenderung melemah.
