Fenomena tersebut membuat masyarakat lebih mengenal sosok kandidat daripada partai politik yang mengusungnya, padahal partai politik semestinya memiliki peran penting dalam menawarkan program dan arah kebijakan kepada pemilih.
"Itu menjadi hal yang ditoleransi oleh partai, bahkan itu dianggap sebagai suatu aset politik untuk meraih dukungan pemilih di aras lokal sehingga pada akhirnya muncul fenomena weak party dan strong individual candidate," katanya.
Kris mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan menggunakan proporsional tertutup untuk pemilihan anggota DPR dan tetap mempertahankan proporsional terbuka untuk DPRD provinsi serta kabupaten/kota.
Menurut dia, penerapan proporsional tertutup untuk DPR dapat mendorong penguatan partai politik di tingkat nasional, termasuk melalui seleksi calon berdasarkan kualitas, prestasi, dan kapasitas kandidat.
Adapun penerapan proporsional terbuka untuk DPRD dinilai dapat menjaga keterwakilan politik yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk tetap berkembang di tingkat daerah.
