NADIKABAR.COM — Sejumlah akademisi mengusulkan agar sistem pemilu di Indonesia dikaji ulang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menjawab persoalan yang dinilai muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka.
Dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi II DPR di Jakarta, Rabu, dosen hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi mengemukakan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan dalam beberapa pemilu terakhir berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik.
Menurut Khairul, persaingan dalam sistem tersebut tidak hanya berlangsung antarpartai politik, tetapi juga di antara calon anggota legislatif dalam satu partai. Kondisi itu memunculkan fenomena "kanibalisme" di internal partai.
"Saya meneliti dan mengkaji ini memang terjadi yang namanya kanibalisme internal partai. Pertarungan itu tidak lagi antarpartai, tetapi antarcalon di dalam satu partai yang saya kira itu juga sudah berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik," katanya.
Selain itu, sistem proporsional terbuka dinilai mendorong dominasi modal individu dan penguatan jaringan personal kandidat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Akibatnya, ikatan ideologis antara kandidat dan partai politik cenderung melemah.
Khairul mengatakan sistem proporsional terbuka masih dapat dipertahankan, tetapi berbagai kelemahan dalam penerapannya perlu diperbaiki.
Ia mengakui tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tetapi mitigasi risiko dari kelemahan setiap sistem yang dipilih perlu dipersiapkan.
Apabila pembentuk undang-undang memutuskan mengubah sistem pemilu, Khairul mengusulkan penerapan sistem campuran (mixed electoral system), baik melalui model mixed member proportional maupun mixed member majoritarian.
Ia menambahkan sistem campuran dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kelemahan kelembagaan partai politik sekaligus mengakomodasi aspek keterwakilan melalui mekanisme proporsional dan mayoritarian.
Sementara itu, dosen ilmu politik FISIP Universitas Airlangga Kris Nugroho mengatakan sistem proporsional terbuka cenderung mendorong kemunculan kandidat individual yang lebih kuat dibandingkan partai politik.
Fenomena tersebut membuat masyarakat lebih mengenal sosok kandidat daripada partai politik yang mengusungnya, padahal partai politik semestinya memiliki peran penting dalam menawarkan program dan arah kebijakan kepada pemilih.
"Itu menjadi hal yang ditoleransi oleh partai, bahkan itu dianggap sebagai suatu aset politik untuk meraih dukungan pemilih di aras lokal sehingga pada akhirnya muncul fenomena weak party dan strong individual candidate," katanya.
Kris mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan menggunakan proporsional tertutup untuk pemilihan anggota DPR dan tetap mempertahankan proporsional terbuka untuk DPRD provinsi serta kabupaten/kota.
Menurut dia, penerapan proporsional tertutup untuk DPR dapat mendorong penguatan partai politik di tingkat nasional, termasuk melalui seleksi calon berdasarkan kualitas, prestasi, dan kapasitas kandidat.
Adapun penerapan proporsional terbuka untuk DPRD dinilai dapat menjaga keterwakilan politik yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk tetap berkembang di tingkat daerah.
