Khairul mengatakan sistem proporsional terbuka masih dapat dipertahankan, tetapi berbagai kelemahan dalam penerapannya perlu diperbaiki.
Ia mengakui tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tetapi mitigasi risiko dari kelemahan setiap sistem yang dipilih perlu dipersiapkan.
Apabila pembentuk undang-undang memutuskan mengubah sistem pemilu, Khairul mengusulkan penerapan sistem campuran (mixed electoral system), baik melalui model mixed member proportional maupun mixed member majoritarian.
Ia menambahkan sistem campuran dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kelemahan kelembagaan partai politik sekaligus mengakomodasi aspek keterwakilan melalui mekanisme proporsional dan mayoritarian.
Sementara itu, dosen ilmu politik FISIP Universitas Airlangga Kris Nugroho mengatakan sistem proporsional terbuka cenderung mendorong kemunculan kandidat individual yang lebih kuat dibandingkan partai politik.
