NADIKABAR.COM — The Indonesian Institute menilai proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2027–2032 perlu dikawal secara transparan dan akuntabel untuk mengantisipasi potensi intervensi politik menjelang Pemilu 2029.
Peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.
Salah satunya, hingga akhir Oktober 2026, susunan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI belum diumumkan secara terbuka.
Padahal, masa jabatan anggota saat ini berakhir pada April 2027. Sedangkan Undang-Undang Pemilu mengatur pembentukan tim seleksi paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
Menurut kajian akhir tahun berjudul “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029” itu, Arfianto mengatakan ketidakpastian jadwal berpotensi mempersempit waktu seleksi, pemeriksaan rekam jejak calon, serta ruang partisipasi masyarakat.
