Dalam jangka panjang, The Indonesian Institute mengusulkan reformasi desain rekrutmen melalui revisi UU Pemilu dan undang-undang terkait.
Usulan tersebut antara lain memperkuat independensi tim seleksi, mengubah mekanisme uji kelayakan dan kepatutan DPR menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi terhadap calon dengan peringkat teratas, serta menerapkan standar seleksi berjenjang secara nasional.
Selain itu, jadwal rekrutmen perlu diselaraskan dengan siklus pemilu nasional dan daerah agar pergantian anggota penyelenggara tidak berlangsung di tengah tahapan pemilu.
Lembaga tersebut juga mendorong penguatan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan melalui perubahan rumusan yang lebih mengikat, dari sekadar “memperhatikan” menjadi “memuat”.
The Indonesian Institute mengajak masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media turut mengawasi proses rekrutmen sejak pembentukan tim seleksi hingga penetapan anggota KPU dan Bawaslu terpilih.
