Kajian itu juga mencatat lima persoalan utama, yakni ketidakpastian jadwal rekrutmen, desain seleksi berjenjang dan aturan teknis yang belum konsisten, potensi intervensi politik, lemahnya verifikasi integritas calon dan anggota tim seleksi, serta belum optimalnya keterwakilan perempuan dan partisipasi publik.
Arfianto menegaskan keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses rekrutmen memiliki dasar konstitusional. Namun, mekanisme seleksi perlu dirancang dengan pengamanan yang memadai untuk mencegah konflik kepentingan dan negosiasi politik dalam penentuan calon.
Untuk memperkuat proses seleksi dalam waktu dekat, The Indonesian Institute merekomendasikan Presiden segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal rekrutmen tanpa harus menunggu revisi UU Pemilu selesai.
Lembaga tersebut juga mendorong keterbukaan kriteria penilaian, hasil pemeringkatan, dan skor setiap tahapan seleksi agar masyarakat dapat mengawasi proses pemilihan calon penyelenggara pemilu.
“Partisipasi masyarakat harus dibuka sejak awal melalui mekanisme keberatan publik dan audit rekam jejak. Verifikasi integritas juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan faktual, serta kerja sama dengan KPK dan PPATK. Afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus diterapkan pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya pada penetapan akhir,” kata Arfianto.
