Kendaraan yang masuk dalam kategori tersebut dikenai denda sekitar US$100 atau setara Rp1,8 juta (kurs Rp18.276 per dolar AS) setiap kali memasuki kawasan.
Joon Ho turut memaparkan persoalan pertumbuhan kendaraan di Seoul. Meski jumlah penduduk kota itu menurun dibandingkan era 1990-an, jumlah kendaraan yang terdaftar justru terus bertambah. Saat ini, sekitar 3 juta mobil tercatat di Seoul.
Pertumbuhan kendaraan tersebut turut menimbulkan biaya sosial akibat kemacetan, yang dihitung dari dampak kepadatan lalu lintas, emisi, dan kecelakaan.
Dalam materi paparannya, Joon Ho juga menunjukkan temuan bahwa 20 persen kelompok pelaku perjalanan menghasilkan sekitar 80 persen total emisi karbon dioksida (CO2) dari aktivitas perjalanan.
Temuan itu menjadi salah satu alasan perlunya pengendalian penggunaan mobil pribadi dan peningkatan pemakaian transportasi umum, terutama kereta bawah tanah.
Ia menjelaskan Seoul telah menjalankan reformasi transportasi umum pada 2004, termasuk perubahan sistem pembayaran, penerapan jalur khusus bus di median jalan, serta pembenahan sistem operasional bus.
Dalam perkembangannya, kebijakan transportasi kota tersebut semakin diarahkan pada pendekatan yang berorientasi pada manusia, termasuk mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki.
Seoul juga melakukan penataan ruang jalan dengan membongkar sejumlah jalan layang dan mengurangi lajur kendaraan untuk memperluas ruang pejalan kaki.
Salah satu contohnya adalah kawasan Gwanghwamun, yang sebelumnya memiliki 10 lajur kendaraan dan kemudian ditata ulang dengan menyediakan lebih banyak ruang bagi pejalan kaki.
Joon Ho menilai penyediaan transportasi umum, pengendalian kendaraan pribadi, serta perbaikan fasilitas pejalan kaki perlu berjalan bersama agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih layak selain menggunakan mobil.