Wahyudi juga menekankan pentingnya akses nelayan terhadap BBM subsidi tanpa melalui perantara. Saat ini, pembelian BBM subsidi bagi konsumen pengguna seperti nelayan juga semakin mudah dengan menggunakan Surat Rekomendasi.

"Kami titip dalam mengemban amanah negara, ada anggaran subsidi BBM yang harus dipertanggungjawabkan peruntukannya. Kami fasilitasi membeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas," tuturnya.

Selanjutnya, Wahyudi menegaskan bahwa kemudahan ini harus diiringi juga dengan pengawasan yang baik untuk memastikan BBM subsidi diterima dan dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.

"Tolong dijaga agar dilakukan pengawasan bersama, jangan sampai (BBM subsidi) disalahgunakan. Harapan kami, kita sama-sama menjaga dan mengawal, sehingga BBM subsidi benar-benar dipakai untuk keberlangsungan ekonomi bagi nelayan Rokan Hilir," tegas Wahyudi.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyampaikan bahwa ketersediaan BBM subsidi memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas nelayan. Bagi nelayan, BBM menjadi komponen utama biaya operasional melaut.

"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, tetapi juga menjadi persoalan produktivitas bagi nelayan. Di sinilah koperasi mengambil peran penting dan menjadi bukti bahwa koperasi bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mengambil langkah untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bagi nelayan," jelas Panel.

Oleh karena itu, penyaluran BBM subsidi melalui koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan. Tak hanya itu, alokasi yang diberikan juga tidak boleh disalahgunakan.