NADIKABAR.COM — PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra merespons polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan keabsahan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, putusan MK terkait Ijazah Gibran menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
"Ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/10).
Hasto juga mengaku belum lama ini PDIP menerima tembusan surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar menindaklanjuti putusan MK. Menurutnya, pemerintah tak lagi bisa menutup mata terhadap berbagai kritik tersebut.
Terlebih, pemerintah harus berkaca dari aksi unjuk rasa di Prancis yang belum lama terjadi. Hasto mengatakan jika kritik dibiarkan hanya akan melahirkan gelombang kekecewaan.
"Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons dari pemerintah itu dirasakan itu menyebabkan pengabaian terhadap suara rakyat, ini bisa menciptakan suatu gelombang ketidakpuasan," katanya.
"Nah, PDIP punya kepentingan agar pemerintahan ini betul-betul sehat, betul-betul mendengarkan dan menjawab aspirasi rakyat," imbuh Hasto
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menyatakan pemberhentian terhadap Wakil Presiden Gibran bukan wewenang Presiden Prabowo.
