NADIKABAR.COM — Pemerintah berkomitmen menciptakan keadilan dan kedudukan proposional antara industri penyiaran konvensional dan platform media sosial melalui revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet telah mengaburkan batas antara televisi dan radio dengan platform digital. Namun, aturan hukum yang berlaku saat ini dinilai belum setara dalam mengatur kedua ekosistem tersebut.
"Bagi pemirsa, garis antara penyiaran dan platform digital nyaris hilang. Tetapi regulasi, aturan yang eksis pada hari ini belum lagi setara," kata Nezar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa.
Berbeda dengan media konvensional seperti radio dan televisi, penyiaran konten melalui media sosial dan layanan Over-The-Top (OTT) bisa dilakukan secara bebas tanpa terikat izin siaran maupun pedoman perilaku penyiaran.
