"Hari ini, siapa pun dengan telepon genggam dapat menyelenggarakan siaran langsung kepada jutaan orang tanpa perlu izin siaran, tanpa pedoman perilaku penyiaran," ujar Nezar.

Ketimpangan regulasi ini juga berdampak pada iklim persaingan usaha. Menurut Nezar, pendapatan dan perhatian publik terus mengalir ke platform global tanpa diimbangi kontribusi yang sepadan bagi industri media nasional.

Oleh karena itu, pemerintah memandang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diperlukan guna menciptakan keadilan dalam pengawasan konten sekaligus proses bisnisnya.

Nezar mengungkapkan, Kemkomdigi telah menyelesaikan dan memberi paraf pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR RI.