"Pemerintah memandang pembaruan dari undang-undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya," kata Nezar.

Nezar memastikan bahwa proses pembahasan RUU Penyiaran akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Hal ini untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat melindungi kepentingan publik tanpa menggerus kemerdekaan pers serta ruang kreativitas masyarakat.