NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia berencana memperketat impor kedelai, melalui prosedur perizinan dan pemeriksaan impor mulai 1 Januari 2027. Langkah ini diambil agar Indonesia mengurangi ketergantungan impor kedelai dari sejumlah negara pemasok, termasuk Amerika Serikat (AS).

Melansir dari Reuters, Minggu (22/11/2026) kedelai termasuk komoditas yang rentan terhadap gejolak harga global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pengetatan impor kedelai ini diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Kementerian Perdagangan mengusulkan pengetatan impor kedelai karena komoditas ini termasuk kebutuhan pokok dan pangan strategis," ujar Hanif.

Hanif menyebut kebijakan ini diambil karena Indonesia sangat bergantung pada satu negara pemasok, yakni AS. Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan risiko volatilitas harga global serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan data resmi, volume impor kedelai Indonesia pada 2025 mencapai 2,56 juta ton dengan nilai US$ 1,19 miliar atau setara Rp 21,57 triliun (kurs Rp 18.127 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, AS mendominasi pasokan dengan nilai pengiriman mencapai US$ 1,03 miliar atau setara Rp 18,67 triliun.

Ketergantungan impor tersebut tergolong sangat tinggi mengingat total kebutuhan konsumsi kedelai nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Sementara itu, data Kementerian Pertanian mencatat rata-rata produksi kedelai dalam negeri sepanjang 2020-2024 hanya sebesar 270.000 ton per tahun, dengan target peningkatan menjadi 416.000 ton pada 2029.

Meski demikian, Hanif memastikan kebijakan baru ini tidak akan membentuk sistem impor satu pintu. Pengetatan dilakukan demi menjaga serapan hasil panen petani lokal menuju target swasembada kedelai pada 2029, sekaligus mengawasi aspek keamanan pangan.

"Hal ini diperlukan untuk pengawasan mutu, spesifikasi teknis, serta pencegahan risiko kesehatan dan lingkungan, seperti organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit, maupun zat kontaminan," jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan AS sempat menyepakati perjanjian perdagangan pada Februari lalu yang memuat komitmen Jakarta untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS, termasuk kedelai.

Namun, kesepakatan tersebut tidak berjalan penuh setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, dan Indonesia pun belum meratifikasi perjanjian tersebut.