NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, membahas penguatan data dengan Pemerintah Singapura untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan korporasi di kedua negara.
Pengawasan terhadap korporasi itu juga termasuk yang berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, dan underinvoicing.
“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurutnya, Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki intensitas pertukaran informasi keuangan cukup tinggi dengan Indonesia, termasuk dari sisi nilai data yang dipertukarkan.
