Ia menjelaskan pembahasan kerja sama tersebut dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dari Kementerian Keuangan, pembahasan turut melibatkan DJP serta unit lain yang berkaitan dengan pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional.
“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” ujar Bimo.
Secara paralel, Bimo menyebut DJP juga aktif menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing.
