“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” katanya menambahkan.
Bimo menyatakan Pemerintah Indonesia dan Singapura terus membahas kemungkinan perumusan solusi bersama, termasuk langkah penanganan apabila ditemukan persoalan yang memerlukan tindak lanjut.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” tuturnya.
