NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, membahas penguatan data dengan Pemerintah Singapura untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan korporasi di kedua negara.
Pengawasan terhadap korporasi itu juga termasuk yang berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, dan underinvoicing.
“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurutnya, Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki intensitas pertukaran informasi keuangan cukup tinggi dengan Indonesia, termasuk dari sisi nilai data yang dipertukarkan.
Ia menjelaskan pembahasan kerja sama tersebut dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dari Kementerian Keuangan, pembahasan turut melibatkan DJP serta unit lain yang berkaitan dengan pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional.
“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” ujar Bimo.
Secara paralel, Bimo menyebut DJP juga aktif menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” katanya menambahkan.
Bimo menyatakan Pemerintah Indonesia dan Singapura terus membahas kemungkinan perumusan solusi bersama, termasuk langkah penanganan apabila ditemukan persoalan yang memerlukan tindak lanjut.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” tuturnya.
