NADIKABAR.COM — Indonesia menegaskan pentingnya penguatan peran UNESCO dalam pelestarian budaya di tengah tantangan global yang muncul sebagai konsekuensi atas kemajuan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) maupun perubahan iklim.
Seperti disampaikan Wakil Delegasi Tetap RI untuk Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) IGAK Satrya Wibawa dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Senin (12/10), perkembangan teknologi AI di masa kini telah mengubah cara kebudayaan diciptakan, dilestarikan, dan disebarluaskan.
"AI harus tetap melayani kebudayaan, bukan mendefinisikan ulang identitas budaya tanpa partisipasi masyarakat pemiliknya," kata Satrya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Terlebih, lanjutnya, perkembangan teknologi AI menghadirkan tantangan baru terhadap keragaman budaya, autentisitas, kekayaan intelektual, dan hak kreator, di mana solusinya harus dicari bersama-sama.
Satrya mengamini besarnya potensi teknologi AI dan teknologi digital untuk pelestarian kebudayaan, salah satunya melalui pengalaman interaktif bagi generasi muda di museum, dengan tetap mempertahankan manusia sebagai pusatnya.
Dengan demikian, museum dapat terus dikembangkan sebagai institusi pembelajaran, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan budaya yang relevan di masa kini.
Indonesia juga mendorong konsep museum hidup (living museum) mengingat banyaknya tradisi dan sistem pengetahuan lokal di negara-negara berkembang yang masih lestari dipraktikkan masyarakat.
Satrya juga menyoroti sistem Subak di Bali dan praktik aturan adat Sasi di masyarakat pesisir Maluku sebagai bukti keterkaitan pengetahuan masyarakat, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Dia pun mengingatkan UNESCO mendorong negara-negara berkembang untuk membangun ketahanan dalam menjaga kebudayaan dari dampak perubahan iklim.
"Indonesia memahami bahwa perlindungan budaya memerlukan kebijakan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan menempatkan masyarakat sebagai pusatnya," kata Satrya.
Delegasi Indonesia di UNESCO kemudian menyerukan penguatan institusional badan tersebut melalui pemerataan keterwakilan geografis dan keseimbangan gender di struktur UNESCO.
"Indonesia mendorong strategi rekrutmen yang lebih terarah bagi negara-negara yang kurang terwakili maupun belum terwakili, dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi," kata Diplomat Indonesia untuk UNESCO Sasi Hemawardhani dalam kesempatan yang sama.
Indonesia juga menyerukan agar UNESCO bergerak dari komitmen normatif menjadi langkah konkret melalui bantuan teknis, penguatan kapasitas, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan, khususnya untuk negara berkembang.
