NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka-bukaan soal empat prioritas pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah melakukan benchmarking atau percontohan dari negara-negara yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan program serupa.Secara berurutan, prioritas pertama adalah pemerintah melakukan percepatan pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur.
Hal itu dilanjutkan dengan tahap II dengan aktivasi 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober. Kemudian, tahap III pada minggu keempat Oktober dengan fokus pada pesantren, sekolah keagamaan di daerah terpencil.Adapun Petunjuk Teknis SPPG 3T, ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi.
"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," ujar pria yang karib disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Prioritas kedua adalah melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Program MBG melalui skema insentif baru, Rp2.000/porsi, berlaku mulai 2 Oktober 2026.Pemerintah juga melakukan pendataan ulang untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), SPPG yang memenuhi kriteria operasional harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat. Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2.Contoh Jepang-Italia
Prioritas ketiga adalah melakukan benchmarking di negara lain yang sudah berpengalaman, diantaranya Jepang dan Italia, dan telah dilakukan piloting MBG secara prasmanan di 66 SPPG pada 10 Provinsi.
Hasil uji coba menunjukkan, metode ini mampu menjaga makanan tetap hangat saat disajikan, mengurangi sisa makanan, sekaligus memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain.Kemudian prioritas yang terakhir adalah menertibkan data penerima manfaat dan memberantas penyimpangan. Data penerima manfaat MBG kedepan harus tervalidasi by name by address (BNBA) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui). Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.Zulhas juga menegaskan bahwa pembenahan harus disertai pembersihan praktik penyimpangan, termasuk perantara dan kerja sama para oknum yang mengarah pada korupsi.
"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerjasama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," tegas Zulhas.Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kejadian fatal tersebut, yakni pengawasan operasional SPPG kedepan melalui CCTV di tiap SPPG yang dikoneksikan ke BGN dengan menggunakan artificial intelligence."Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono.Langkah lainnya adalah memperkuat peran Satgas MBG di daerah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres No. 115 Tahun 2025.
