NADIKABAR.COM — Indonesia memaparkan reformasi insentif fiskal, inovasi pendanaan hijau, serta kemitraan berbasis sains untuk perlindungan keanekaragaman hayati dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD).
Menurut keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) Noer Adi Wardojo memaparkan strategi Indonesia dalam mendukung pencapaian Target 18 Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).
"Target 18 bukan sekadar komitmen lingkungan bagi Indonesia, melainkan juga bagian integral dari kebijakan fiskal yang sehat dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan," tutur Deputi PPKL KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Noer Adi.
Dia menekankan bahwa bagi negara megabiodiversitas seperti Indonesia, kebijakan fiskal dan insentif publik memiliki peran fundamental dalam merawat ekosistem, mulai dari hutan, lahan basah, hingga wilayah laut sekaligus menjamin keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada alam.
