NADIKABAR.COM — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kebijakan gas murah bagi industri memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 592,89 triliun sepanjang 2020-2025. Manfaat tersebut dirasakan oleh sejumlah sektor industri penerima fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Fasilitas HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Harga gas untuk ketujuh sektor tersebut berkisar US$ 6,50 hingga US$ 7,03 per MMBTU.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan manfaat ekonomi dari HGBT mencapai lima kali lipat dibandingkan potensi penerimaan negara yang berkurang. Dampaknya terlihat dari peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, hingga penghematan subsidi pupuk.

"Kita menghitung disini dampak positif dari HGBT sektor industri adalah sebesar Rp 592,89 triliun dari tahun 2020 hingga 2025," kata Bimo dalam diskusi Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Secara rinci, peningkatan penjualan industri mencapai Rp 351,98 triliun dan penerimaan pajak Rp 38,30 triliun. Sementara itu, peningkatan investasi mencapai Rp 158,68 triliun dan penghematan subsidi pupuk Rp 43,93 triliun.

"Jadi sebetulnya ini dengan kita yang kita keluarkan HGBT berarti ada kekurangan penerimaan negara ini kalau kita hitung menjadi lima kali lipat efeknya dari terjadinya pengurangan penerimaan negara," tuturnya.

Kebijakan HGBT memberikan kepastian harga gas bagi industri untuk menjaga biaya produksi. Khusus industri pupuk, harga gas yang tetap dapat mengurangi risiko kenaikan biaya produksi.

Lebih lanjut, Bimo meminta agar pasokan gas bumi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber gas melimpah, tetapi industri domestik masih menghadapi persoalan pasokan.

"Kita akan mendorong terus di sini supaya prioritas utama dalam negeri. Setelah dalam negeri sudah terpenuhi, ya baru kita boleh melakukan ekspor," tegasnya.

Bimo juga meminta agar industri tidak ditempatkan sebagai prioritas terakhir ketika terjadi gangguan pasokan gas. Menurutnya, seluruh sektor pengguna gas perlu mendapatkan prioritas yang setara.

"Tapi industri juga jangan dianggap sebagai prioritas yang terakhir. Itu yang kita samakan. Gimana kita memprioritaskan itu semua jadi prioritas sehingga kebijakan kita nanti itu tidak mengganggu industri," tutup Bimo.