RI Siapkan 3 Aturan Biar Bisa Gabung OECD

NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. Saat ini, progres pemenuhan atau compliance Indonesia telah mencapai sekitar 80%.

Airlangga mengatakan meski sudah mencapai 80%, masih ada sejumlah hal krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan, termasuk regulasi terkait penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional atau foreign bribery. Menurut Airlangga, regulasi tersebut menjadi persyaratan utama.

"Regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama, yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik, dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Undang-undang persaingan usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Airlangga, aturan yang berlaku saat ini sudah cukup lama.

Saat ini, aturan tersebut sudah diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan masuk menjadi inisiatif Komisi VI DPR.

Sementara itu, terkait regulasi foreign bribery, Airlangga mengakui Indonesia memang belum mempunyai aturan tersebut. Namun, Airlangga menerangkan pengaturan terkait foreign bribery akan diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki revisi saat ini. Ya tentu di luar itu kan ada undang-undang suap ya," terang Airlangga.

"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," tambah ia.

Di tengah proses aksesi yang terus berjalan, Airlangga menyebutkan Sekjen OECD dijadwalkan akan berkunjung langsung ke Indonesia pada tanggal 25 November mendatang untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini sekaligus meninjau kelanjutan dari berbagai kuesioner dan fact-finding mission yang sebelumnya telah dilakukan.