Airlangga mengatakan pemerintah perlu memastikan proses ratifikasi dan penyusunan aturan pelaksana berjalan sesuai jadwal agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan.
"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," tegas dia.
Setelah penandatanganan, Indonesia dan Uni Eropa akan melanjutkan proses ratifikasi serta menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing. IEU-CEPA dan IPA ditargetkan mulai berlaku penuh (entry into force) pada 2027.
Pemerintah bersama pelaku usaha juga akan menyiapkan aturan pelaksana secara paralel dengan proses tersebut. Persiapan ini ditujukan untuk mendukung penerapan kesepakatan perdagangan dan investasi serta memastikan pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia.