"Ini adalah salah satu batu loncatan penting untuk dapat membuat Indonesia dengan EU bisa segera memanfaatkan semua kesepakatan yang ada dalam kerja sama ekonomi partnership Indonesia-EU," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Perdagangan, Senin (16/11).
Ia juga mengatakan melalui IEU CEPA, pemerintah berupaya mengamankan kepentingan nasional, terutama bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan ekspor ke kawasan Uni Eropa.
Setelah penandatanganan pada 21 November, perjanjian tersebut akan memasuki proses ratifikasi di parlemen masing-masing pihak sebelum dapat diimplementasikan.
Johni mengatakan pemerintah berharap proses tersebut dapat berjalan cepat. Namun, ia belum dapat memastikan waktu implementasi karena tahapan ratifikasi bergantung pada proses politik di masing-masing parlemen, terutama di Uni Eropa.