Untuk menghadapi ancaman tersebut, Ardi mengusulkan sejumlah langkah yang melibatkan pemerintah, platform digital, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Pertama, membentuk komite independen yang bertugas mengaudit transparansi platform digital. Lembaga ini diusulkan melibatkan pakar keamanan siber, akademisi, masyarakat sipil, dan Dewan Pers untuk memeriksa transparansi algoritma serta penindakan terhadap jaringan akun anorganik.
Kedua, menyusun regulasi transparansi pengaruh asing yang mengatur kewajiban registrasi dan keterbukaan aliran dana bagi entitas atau agensi yang mengelola kampanye opini publik berskala besar. Ardi menilai kerangka hukum tersebut dapat mengadopsi pendekatan seperti Foreign Agents Registration Act (FARA) di Amerika Serikat.
Ketiga, membongkar pasar gelap jasa disinformasi dengan menelusuri aliran pendanaan operasi pengaruh. Aparat penegak hukum dan otoritas pengawas keuangan dinilai perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di balik industri manipulasi opini.
Keempat, meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi literasi pertahanan kognitif. Masyarakat tidak hanya perlu memahami penggunaan teknologi, tetapi juga cara kerja algoritma, eksploitasi emosi, dan teknik manipulasi informasi.
Ardi menegaskan, pertahanan nasional di era digital tidak cukup hanya berfokus pada batas wilayah geografis maupun infrastruktur data. Perlindungan terhadap pola pikir dan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi juga menjadi bagian penting dari kedaulatan negara.