NADIKABAR.COM — Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) atau Rumah Karbon siap mendorong pengembangan pasar karbon nasional melalui pendampingan ke perusahaan dan kolaborasi pemangku kepentingan.
Manajer Rumah Karbon Wahyu Marjaka mengatakan pengembangan ekosistem karbon membutuhkan sinergi pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan keberlanjutan dapat diterapkan secara konkret.
"Perlu intensif pertemuan dengan pelaku usaha agar substansi bisa terkoneksi antara kebijakan dengan implementasinya," kata Wahyu dalam keterangannya, Rabu (18/11).
RKKIK sendiri diluncurkan pada Oktober 2023 sebagai layanan konsultasi dan kolaborasi NDC serta Nilai Ekonomi Karbon. Pada Juni 2026, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menghidupkan kembali platform itu dengan fokus pada pengetahuan, inovasi dan kolaborasi.
Wahyu menegaskan RKKIK mendorong sinergi terkait dengan karbon tersebut melalui Climate Clinic sebagai wadah yang dimiliki platform itu untuk pendampingan perusahaan dalam mengembangkan proyek karbon layak secara komersial.
Lainnya, ada pula National Carbon Forum untuk mempertemukan pemilik proyek, investor, pembeli karbon, dan pembuat kebijakan.
Menurutnya, percepatan pengembangan pasar karbon penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah tuntutan global terhadap produk rendah emisi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewimenyebut proyek-proyek berbasis nilai ekonomi karbon di Indonesia kini menjadi incaran utama para investor global.
"Kemarin kami baru kembali dari London Climate Week beberapa bulan lalu, itu sangat menarik. Di situ sangat jelas Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat dicari," ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Friderica memaparkan daya tarik tersebut tak lepas dari besarnya potensi proyek ramah lingkungan yang digagas pemerintah bersama OJK melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON.