NADIKABAR.COM — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi pemerintah.
“Dengan adanya kementerian koordinator untuk hilirisasi dan juga transisi energi, saya yakin akan membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat,” kata Rosan seusai pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa.
Rosan menyampaikan hal tersebut ketika menjelaskan arah program hilirisasi dan transisi energi pemerintah setelah pembentukan kementerian koordinator yang membidangi kedua sektor tersebut.
Ia mencontohkan program pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu program prioritas dalam agenda transisi energi.
Menurut Rosan, sekitar 13 GW kapasitas listrik berbasis diesel akan digantikan secara bertahap dengan energi surya sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.
“Kurang lebih itu ada 13 gigawatt yang akan kita coba ganti secara bertahap dengan cepat dengan panel surya,” ujar dia.
Di sisi lain, ia mengatakan hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi karena memungkinkan Indonesia menangkap nilai tambah sumber daya sekaligus memperkuat industrialisasi di dalam negeri.
Ia menyebut investasi hilirisasi saat ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap total realisasi investasi Indonesia dan memperkirakan tren tersebut akan terus meningkat.
Namun, terkait posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Rosan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah.
“Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan,” ucap Rosan.
Mengenai kemungkinan pengaturan tersebut dituangkan melalui peraturan presiden, Rosan mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.
“Ya, kita ikuti saja nanti. Yang penting kita koordinasi selalu baik,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Bahlil juga tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Usai dilantik, Bahlil mengatakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk mengonsolidasikan dan mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi serta transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden. Ia menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2 Oktober 2026 mengatakan pembagian kementerian teknis dalam koordinasi Kemenko baru tersebut masih dibahas pemerintah.
Airlangga mengatakan pembagian tersebut akan dituangkan dalam struktur organisasi dan tata kerja kementerian, sedangkan pembahasannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
