Yudi juga menegaskan bahwa proyek ini dirancang sebagai kerja sama antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B). Menurutnya, investasi proyek akan berasal dari sektor swasta dan tidak mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Yudi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rusia, atas dukungan dalam memfasilitasi kerja sama tersebut.
"Penyediaan listrik yang bersih, andal, dan bebas karbon bagi masyarakat sangat penting untuk menjamin masa depan energi Indonesia dalam jangka panjang," kata Yudi.
Sementara itu, investor PT Pembangkit Listrik Nuklir Haji Romo Nitiyudo Wachjo menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mendukung pembangunan di Malut.
"Perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam ambisi kita bersama untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia dan menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Presiden Vladimir Putin, delegasi Rusia, dan Rosatom atas kerja sama dan komitmen mereka yang sangat berharga terhadap kemitraan ini," kata Nitiyudo.
"Yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin karena telah mempercayakan kepada Profesor Yudi dan saya tanggung jawab untuk mewujudkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir 200 MW ke Halmahera Utara, Halmahera Utara, Maluku Utara," sambungnya.
Menurut Nitiyudo, proyek tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia Timur.
Dalam keterangan Rosatom, pemerintah Indonesia disebut telah memasukkan energi nuklir ke dalam perencanaan energi nasional pada 2025. Energi nuklir dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang dan mendukung pencapaian netralitas karbon pada 2060.
Ketertarikan Indonesia terhadap kerja sama nuklir dengan Rusia juga telah dibahas dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Pada 31 Juli 2024, Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan RI (Menhan) sekaligus presiden terpilih, mengunjungi Moskow dan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan minat Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Rosatom. Selanjutnya, pada Mei 2026, Likhachev bertemu Presiden Prabowo untuk membahas peluang kerja sama dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Pembahasan mencakup pembangunan pembangkit listrik nuklir, pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta penerapan teknologi nuklir di luar sektor energi.
Rosatom menyebut pendekatan pengembangan nuklir di Indonesia direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup penggunaan unit pembangkit listrik nuklir terapung skala kecil, sedangkan tahap berikutnya melibatkan pembangunan PLTN berbasis darat dengan reaktor berkapasitas besar.
