NADIKABAR.COM β Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memuat pengaturan pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mediasi dan/atau arbitrase.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu pokok pengaturan dalam RUU Kadin yang merupakan inisiatif DPR dan terdiri atas 13 bab serta 43 pasal.
βKehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti,β kata Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Menurut dia, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin diperlukan untuk menyesuaikan kerangka hukum organisasi tersebut dengan perkembangan dunia usaha.