Ia menyampaikan perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.

Selain lembaga penyelesaian sengketa bisnis, RUU tersebut juga memuat pengaturan mengenai kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.

Dalam rapat yang sama, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR.