Pokok-pokok masukan pemerintah mencakup pengaturan Kadin sebagai induk organisasi yang mandiri, kedudukan dan fungsi Kadin, keselarasan dengan kewenangan sektoral dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, penguatan peran dan keanggotaan, serta tata kelola dan pengawasan.

Setelah menyerahkan DIM tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat I.

Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.