NADIKABAR.COM β Komisi VIII DPR RI menyatakan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif.
βSelama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,β ujar Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin.
Marwan mengatakan selama ini investasi pengelolaan keuangan haji hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah.
Sehingga perlu dilakukan penguatan di sektor produktif yang memiliki prospek ekonomi dan manfaat strategis bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, peluang investasi langsung, khususnya dalam ekosistem pelayanan haji dan umrah, perlu dikaji secara komprehensif. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Investasi pada sektor-sektor tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.