โUntuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji,โ katanya.
Gus Irfan menilai penguatan pengelolaan keuangan haji membutuhkan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu penyempurnaan regulasi yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Ia menjelaskan penguatan regulasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan koordinasi kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah.
Pemerintah mengusulkan sejumlah materi muatan dalam RUU tersebut, meliputi penguatan tata kelola keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah; peningkatan koordinasi antara menteri dan badan; serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.
Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko akibat penempatan dan investasi keuangan haji serta optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung yang dilakukan BPKH.