Meski demikian, Marwan mengingatkan perluasan ruang investasi tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan dana jamaah.
Pemanfaatan dana haji harus tetap memperhatikan kesinambungan keuangan haji serta hak jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
βPerluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko,β ujarnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar haji, di tengah keterbatasan kuota, menyebabkan bertambahnya jumlah calon haji dalam daftar tunggu dan akumulasi dana haji yang harus dikelola.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji agar berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah.