NADIKABAR.COM β€” Komisi VIII DPR RI menyatakan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif.

β€œSelama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin.

Marwan mengatakan selama ini investasi pengelolaan keuangan haji hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah.

Sehingga perlu dilakukan penguatan di sektor produktif yang memiliki prospek ekonomi dan manfaat strategis bagi penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, peluang investasi langsung, khususnya dalam ekosistem pelayanan haji dan umrah, perlu dikaji secara komprehensif. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Investasi pada sektor-sektor tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Meski demikian, Marwan mengingatkan perluasan ruang investasi tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan dana jamaah.

Pemanfaatan dana haji harus tetap memperhatikan kesinambungan keuangan haji serta hak jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu.

β€œPerluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar haji, di tengah keterbatasan kuota, menyebabkan bertambahnya jumlah calon haji dalam daftar tunggu dan akumulasi dana haji yang harus dikelola.

Menurut dia, kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji agar berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah.

β€œUntuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji,” katanya.

Gus Irfan menilai penguatan pengelolaan keuangan haji membutuhkan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu penyempurnaan regulasi yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Ia menjelaskan penguatan regulasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan koordinasi kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah.

Pemerintah mengusulkan sejumlah materi muatan dalam RUU tersebut, meliputi penguatan tata kelola keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah; peningkatan koordinasi antara menteri dan badan; serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.

Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko akibat penempatan dan investasi keuangan haji serta optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung yang dilakukan BPKH.