NADIKABAR.COM — Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan badan pengawas untuk mencegah penyalahgunaan.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Ia menekankan RUU Perampasan Aset disusun dengan mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan.