Selain lewat badan pengawas, potensi penyalahgunaan juga dicegah melalui kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun lamanya bergulir di parlemen.