Dalam pembahasan RUU, ucap Habiburokhman, masyarakat mengingatkan Komisi III DPR akan potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.

Menurut ia, pembentukan badan pengawas independen merupakan bagian dari penguatan protokol pengawasan penerapan undang-undang itu.