NADIKABAR.COM — DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari sebelumnya 13 kriteria, kini ruang lingkupnya dipersempit menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan tersebut diperlukan agar penerapan aturan perampasan aset tidak terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pembahasan, DPR memasukkan berbagai tindak pidana di luar korupsi, termasuk kejahatan di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Namun, cakupan tersebut dinilai terlalu luas sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan perampasan aset dapat menyasar masyarakat sipil.
Habiburokhman mengatakan penyusunan ruang lingkup tindak pidana juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Menurutnya, pengaturan perlu difokuskan pada tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus serta dampak ekonomi luas.
Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman seperti dikutip laman DPR, Jumat (13/11).
Ia menambahkan, penentuan sasaran perampasan aset tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya jenis tindak pidana yang dimasukkan dalam aturan. Karakteristik kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari sejumlah korban investasi bodong yang meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban.
Menurutnya, masyarakat menginginkan aset yang disita dari pelaku tindak pidana tidak selalu harus disetorkan ke kas negara. Aset tersebut diharapkan bisa dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian.
