Karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi para korban.
Adapun enam tindak pidana di luar korupsi yang disepakati DPR dan pemerintah meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Untuk kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto.
Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjangkau seluruh kasus penipuan dan penggelapan. Sasaran utamanya adalah kejahatan dengan karakteristik tertentu yang memanfaatkan teknologi informasi atau menimbulkan dampak ekonomi luas.
Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana tersebut hanya berlaku untuk kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi. Artinya, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan dilakukan untuk memastikan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset diatur secara limitatif.
Menurutnya, penegasan unsur dan karakteristik kejahatan diperlukan agar ketentuan tersebut tidak menimbulkan multitafsir maupun menyulitkan proses pembuktian oleh penyidik.
Ia mencontohkan kasus penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah maupun investasi. Kejahatan tersebut dapat masuk dalam kategori yang diatur apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan.
