Soedeson menilai perumusan yang terlalu luas justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan aturan tersebut.
"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penipuan dan/atau penggelapan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran di sektor perbankan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan.
Sementara di pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset diterapkan pada berbagai sektor ekonomi. Meski demikian, penerapannya tetap dibatasi oleh karakteristik kejahatan yang telah disepakati, yakni penggunaan teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," katanya.
Kesepakatan DPR dan pemerintah tersebut membuat pembahasan RUU Perampasan Aset lebih diarahkan pada penentuan sasaran tindak pidana secara terukur. Pembatasan ini diharapkan dapat memastikan efektivitas perampasan aset, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
