NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Vietnam, To Lam, tiba di Brussel pada Rabu (21/10), untuk melakukan kunjungan resmi ke Uni Eropa dan Belgia. Kunjungan ini berlangsung beberapa hari setelah Vietnam menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA), yang beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.
Hubungan dagang Vietnam dan UE semakin erat sejak Perjanjian Perdagangan Bebas UE–Vietnam (EU-Vietnam Free Trade Agreement/EVFTA) mulai berlaku pada Agustus 2020.
Di tengah perang tarif global, kerja sama ini menjadi contoh pentingnya keterbukaan pasar, kata Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW.
Menurutnya, Vietnam menawarkan basis manufaktur dan akses ke rantai pasok Asia bagi Eropa. Sebaliknya, Eropa menyediakan modal, teknologi, dan pasar yang membantu Vietnam mengurangi ketergantungan pada permintaan AS dan bahan baku industri dari Cina.
Vietnam kini menjadi mitra dagang terbesar UE di Asia Tenggara untuk perdagangan barang dan terbesar ke-14 secara global. Sementara itu, UE merupakan mitra dagang terbesar keempat Vietnam sekaligus salah satu sumber utama investasi asing.
Pada Januari, kedua pihak meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, yang pertama antara UE dan negara Asia Tenggara.
Vietnam juga menjadi mitra strategis penting bagi UE di kawasan Indo-Pasifik, kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina.
Kerja sama tersebut mendukung upaya UE memperkuat keamanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Cina, terutama melalui diversifikasi rantai pasok.
Sejumlah negara anggota UE telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Vietnam. Pada Rabu (21/10), Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung untuk membahas peningkatan kerja sama keamanan, termasuk di Laut Cina Selatan, tempat Vietnam dan Cina bersengketa wilayah.
Di balik hubungan yang semakin erat, catatan HAM Vietnam tetap menjadi persoalan. Kelompok-kelompok HAM menilai pemerintah semakin represif di bawah kepemimpinan To Lam, yang sebelumnya mengepalai kementerian keamanan publik.
