Persoalan lainnya adalah ketimpangan perdagangan. Meski EVFTA memperkuat hubungan dagang kedua pihak, perjanjian tersebut sejauh ini lebih berhasil meningkatkan ekspor Vietnam ke Eropa daripada ekspor UE ke Vietnam.
Pada 2025, defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam mencapai 51,7 miliar euro (sekitar Rp1.000 triliun), meningkat dari sekitar 24 miliar euro (Rp480 triliun) pada 2019.
Ketimpangan ini menjadi perhatian ketika Brussels berupaya memperkuat keamanan ekonomi dan membuka peluang ekspor baru bagi industri Eropa.
Perlindungan investasi juga masih menjadi kendala. Perjanjian Perlindungan Investasi UE–Vietnam yang ditandatangani pada 2019 belum berlaku karena proses ratifikasi di sejumlah negara anggota belum selesai.
Jerman meratifikasinya pada Februari dan Polandia pada April. Sementara itu, Prancis, Belanda, dan beberapa negara lainnya masih belum menyelesaikan proses tersebut.
Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis UE–ASEAN, mengatakan investasi perusahaan Eropa di Vietnam tetap meningkat meskipun perjanjian perlindungan investasi belum berlaku.
Dengan pemerintahan baru Vietnam yang menjalankan agenda legislasi ambisius dan berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Humphrey memperkirakan perdagangan kedua pihak akan terus berkembang. Namun, perusahaan Eropa masih mencermati reformasi yang akan dijalankan pemerintah.
Bagi Brussel, tantangannya adalah memastikan perusahaan Eropa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Vietnam, tanpa mengabaikan komitmen terhadap HAM dan perdagangan berkelanjutan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
