Vietnam masih menerapkan sistem satu partai dan membatasi oposisi politik, jurnalisme independen, serta aktivitas masyarakat sipil.
Dalam surat terbuka kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, 12 organisasi HAM internasional menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya tindakan represif pemerintah Vietnam. Mereka mendesak para pemimpin UE menuntut reformasi nyata.
Saat merundingkan EVFTA, Vietnam telah berkomitmen memperbaiki perlindungan HAM, hak pekerja, dan standar lingkungan. Hanoi juga berjanji mereformasi aturan ketenagakerjaan agar pekerja dapat membentuk organisasi independen serta menyelaraskan peraturan nasional dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Namun, kelompok HAM menilai komitmen tersebut belum dipenuhi. Vietnam belum meratifikasi konvensi ILO tentang kebebasan berserikat, sementara serikat pekerja independen masih dilarang.
"Uni Eropa tidak mengambil tindakan atas pelanggaran berulang Vietnam terhadap kewajiban dan komitmennya dalam EVFTA. Sebaliknya, pada Januari, UE justru meningkatkan status hubungan bilateral kedua pihak," demikian isi surat tersebut.
Manfaat perjanjian perdagangan bebas juga belum dirasakan secara merata di Vietnam.
Perusahaan manufaktur besar yang didanai investor asing dan eksportir mapan dinilai lebih mampu memanfaatkan penurunan tarif dibandingkan usaha domestik kecil. Perusahaan-perusahaan kecil kerap kesulitan memenuhi persyaratan impor Eropa yang kompleks.
Eksportir Vietnam juga menghadapi aturan UE yang semakin ketat, termasuk Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) dan regulasi deforestasi. Kebijakan ini menuntut perusahaan di sektor terkait memberikan informasi lebih terperinci mengenai proses produksi dan rantai pasok.
"Manfaat EVFTA jelas belum dirasakan secara merata oleh berbagai sektor, perusahaan, dan kelompok masyarakat," kata Hai Thiem Bui, peneliti di Stockholm Center for Global Asia, Universitas Stockholm, kepada DW.
Menurutnya, keberlanjutan hubungan perdagangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan Vietnam memenuhi standar UE yang semakin ketat terkait hak pekerja, keberlanjutan, dan tata kelola regulasi.
