NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Vietnam, To Lam, tiba di Brussel pada Rabu (21/10), untuk melakukan kunjungan resmi ke Uni Eropa dan Belgia. Kunjungan ini berlangsung beberapa hari setelah Vietnam menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA), yang beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.

Hubungan dagang Vietnam dan UE semakin erat sejak Perjanjian Perdagangan Bebas UE–Vietnam (EU-Vietnam Free Trade Agreement/EVFTA) mulai berlaku pada Agustus 2020.

Di tengah perang tarif global, kerja sama ini menjadi contoh pentingnya keterbukaan pasar, kata Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW.

Menurutnya, Vietnam menawarkan basis manufaktur dan akses ke rantai pasok Asia bagi Eropa. Sebaliknya, Eropa menyediakan modal, teknologi, dan pasar yang membantu Vietnam mengurangi ketergantungan pada permintaan AS dan bahan baku industri dari Cina.

Vietnam kini menjadi mitra dagang terbesar UE di Asia Tenggara untuk perdagangan barang dan terbesar ke-14 secara global. Sementara itu, UE merupakan mitra dagang terbesar keempat Vietnam sekaligus salah satu sumber utama investasi asing.

Pada Januari, kedua pihak meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, yang pertama antara UE dan negara Asia Tenggara.

Vietnam juga menjadi mitra strategis penting bagi UE di kawasan Indo-Pasifik, kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina.

Kerja sama tersebut mendukung upaya UE memperkuat keamanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Cina, terutama melalui diversifikasi rantai pasok.

Sejumlah negara anggota UE telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Vietnam. Pada Rabu (21/10), Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung untuk membahas peningkatan kerja sama keamanan, termasuk di Laut Cina Selatan, tempat Vietnam dan Cina bersengketa wilayah.

Di balik hubungan yang semakin erat, catatan HAM Vietnam tetap menjadi persoalan. Kelompok-kelompok HAM menilai pemerintah semakin represif di bawah kepemimpinan To Lam, yang sebelumnya mengepalai kementerian keamanan publik.

Vietnam masih menerapkan sistem satu partai dan membatasi oposisi politik, jurnalisme independen, serta aktivitas masyarakat sipil.

Dalam surat terbuka kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, 12 organisasi HAM internasional menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya tindakan represif pemerintah Vietnam. Mereka mendesak para pemimpin UE menuntut reformasi nyata.

Saat merundingkan EVFTA, Vietnam telah berkomitmen memperbaiki perlindungan HAM, hak pekerja, dan standar lingkungan. Hanoi juga berjanji mereformasi aturan ketenagakerjaan agar pekerja dapat membentuk organisasi independen serta menyelaraskan peraturan nasional dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Namun, kelompok HAM menilai komitmen tersebut belum dipenuhi. Vietnam belum meratifikasi konvensi ILO tentang kebebasan berserikat, sementara serikat pekerja independen masih dilarang.

"Uni Eropa tidak mengambil tindakan atas pelanggaran berulang Vietnam terhadap kewajiban dan komitmennya dalam EVFTA. Sebaliknya, pada Januari, UE justru meningkatkan status hubungan bilateral kedua pihak," demikian isi surat tersebut.

Manfaat perjanjian perdagangan bebas juga belum dirasakan secara merata di Vietnam.

Perusahaan manufaktur besar yang didanai investor asing dan eksportir mapan dinilai lebih mampu memanfaatkan penurunan tarif dibandingkan usaha domestik kecil. Perusahaan-perusahaan kecil kerap kesulitan memenuhi persyaratan impor Eropa yang kompleks.

Eksportir Vietnam juga menghadapi aturan UE yang semakin ketat, termasuk Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) dan regulasi deforestasi. Kebijakan ini menuntut perusahaan di sektor terkait memberikan informasi lebih terperinci mengenai proses produksi dan rantai pasok.

"Manfaat EVFTA jelas belum dirasakan secara merata oleh berbagai sektor, perusahaan, dan kelompok masyarakat," kata Hai Thiem Bui, peneliti di Stockholm Center for Global Asia, Universitas Stockholm, kepada DW.

Menurutnya, keberlanjutan hubungan perdagangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan Vietnam memenuhi standar UE yang semakin ketat terkait hak pekerja, keberlanjutan, dan tata kelola regulasi.

Persoalan lainnya adalah ketimpangan perdagangan. Meski EVFTA memperkuat hubungan dagang kedua pihak, perjanjian tersebut sejauh ini lebih berhasil meningkatkan ekspor Vietnam ke Eropa daripada ekspor UE ke Vietnam.

Pada 2025, defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam mencapai 51,7 miliar euro (sekitar Rp1.000 triliun), meningkat dari sekitar 24 miliar euro (Rp480 triliun) pada 2019.

Ketimpangan ini menjadi perhatian ketika Brussels berupaya memperkuat keamanan ekonomi dan membuka peluang ekspor baru bagi industri Eropa.

Perlindungan investasi juga masih menjadi kendala. Perjanjian Perlindungan Investasi UE–Vietnam yang ditandatangani pada 2019 belum berlaku karena proses ratifikasi di sejumlah negara anggota belum selesai.

Jerman meratifikasinya pada Februari dan Polandia pada April. Sementara itu, Prancis, Belanda, dan beberapa negara lainnya masih belum menyelesaikan proses tersebut.

Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis UE–ASEAN, mengatakan investasi perusahaan Eropa di Vietnam tetap meningkat meskipun perjanjian perlindungan investasi belum berlaku.

Dengan pemerintahan baru Vietnam yang menjalankan agenda legislasi ambisius dan berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Humphrey memperkirakan perdagangan kedua pihak akan terus berkembang. Namun, perusahaan Eropa masih mencermati reformasi yang akan dijalankan pemerintah.

Bagi Brussel, tantangannya adalah memastikan perusahaan Eropa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Vietnam, tanpa mengabaikan komitmen terhadap HAM dan perdagangan berkelanjutan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris